Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai over reaktif menanggapi isu SMS fitnah dari pengirim yang mengaku M Nazaruddin. Seharusnya isu tersebut cukup ditanggapi oleh juru bicara Partai Demokrat saja.
"Pak SBY terlalu over reaktif," ujar Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2011).
Mahfudz melihat isu-isu fitnah seperti ini banyak juga menimpa partai politik yang lain, seperti Partai Golkar dan PKS sendiri. Dan pada praktiknya, partai-partai tersebut bisa mengatasi tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
"Karena sebenarnya banyak partai yang juga pernah terkena masalah seperti itu, dihajar oleh media dan dipojokkan. Namun bisa juga menyelesaikannnya tanpa harus banyak orang yang ikut memberikan statemen dan berpolemik sendiri," ucapnya.
Menurut Mahfudz, cara mengatasi permasalahan seperti ini tergantung pada manajemen konflik masing-masing partai. "Jadi ini sebenarnya bagaimana caranya Partai Demokrat untuk menyelesaikan konflik yang ada," tutur Mahfudz.
Jadi maksudnya dalam hal ini manajemen konflik Partai Demokrat bisa dibilang gagal?
"Saya tidak bilang begitu. Cuman tidak perlulah semua orang berbicara, apalagi sampai Pak SBY ngomong ke media," jawabnya.
"Meskipun itu dalam kapasitas Dewan Pembina Partai Demokrat, cukup beberapa orang atau juru bicara partai saja harusnya (yang menanggapi isu tersebut)," tandas Mahfudz.
Sebelumnya SBY menggelar jumpa pers mengenai SMS fitnah yang beredar di BBM dan social media. SBY menantang yang membuat SMS tersebut untuk menampakkan diri.
"Muncullah secara ksatria! Mari kita berhadapan!" tantang SBY dalam keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (30/5/2011).
"Fitnah yang dilemparkan seseorang dari hati yang gelap, itu sungguh keterlaluan," ujar SBY yang berusaha tetap tenang.
"Bukannya teknologi informasi, media online dipakai untuk menyebarkan fitnah, pembunuhan karakter, caci maki, bukan cuma saya tapi siapa pun yang menjadi korban teknologi informasi dewasa ini," ujarnya.
Recent Posts
Jakarta - Ucapan anggota DPR Wa Ode Nurhayati yang menyebut pimpinan DPR sebagai penjahat anggaran di 'Mata Najwa' dimaksudkan untuk menyindir Wakil Ketua DPR Anis Matta. Namun Anis tidak mempermasalahkan hal itu.
"Saya tidak menyikapi ini sebagai masalah personal. Saya menyikapi kaitannya dengan tugas saya saja yaitu meneruskan alat kelengkapan Dewan. Segala keputusan Badan Anggaran (Banggar) harus kita teruskan, dalam hal ini ke Kemenkeu," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2011).
Politisi PKS ini enggan menyikapi lebih jauh ucapan Nurhayati itu. Bahkan terkait desakan dari pihak-pihak tertentu yang meminta Nurhayati meminta maaf, Anis menolak berkomentar.
Anis mengaku sikapnya ini karena membatasi diri dalam kapasitas tugasnya sebagai koordinator keuangan. Tugas di bagian keuangan adalah meneruskan segala keputusan Banggar.
"Jika punya masalah silakan diajukan. Kalau ada permasalahan hukum diajukan," imbuh dia.
Apakah ini serangan balik ke PKS terkait calo anggaran?" tanya wartawan.
"Saya kira tidak. Kalau punya data silakan saja lebih gentle," jawab Anis.
Nurhayati dalam acara 'Mata Najwa' pada Rabu (25/5) yang bertema 'Mafia Angka' menyebut pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan pimpinan Banggar sebagai penjahat anggaran. Ketua DPR Marzuki Alie merasa tersinggung atas ucapan itu.
Ucapan ini yang memicu kemarahan Marzuki sehingga melaporkannya ke BK.Padahal Nurhayati kemudian mengakui bahwa dirinya bermaksud menyindir Anis Matta yang dinilai dengan seenaknya mengubah alokasi anggaran untuk daerah. Menurut Nurhayati, sebenarnya Banggar DPR sudah melakukan rapat pada 2010 lalu dan diputuskan 120 daerah mendapat kucuran dana untuk daerah tertinggal.
Tapi ternyata 120 daerah tersebut tidak jadi mendapat dana. Belakangan dia mendapat surat tembusan dari fraksinya yakni FPAN yang menunjukkan bahwa ada surat dari Anis Matta kepada pemerintah soal dana untuk 120 daerah yang tidak jadi dikucurkan tersebut.
Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Misbakhun akan dipecat dari DPR. Pemecatan Misbakhun tinggal menunggu pengumuman dalan sidang paripurna mendatang.
Namun PKS menyarankan kepada Misbakhun agar mengundurkan diri sebelum resmi dipecat dari DPR.
"Kita mendorong itu (mengundurkan diri), tapi keputusan terakhir ada pada yang bersangkutan," ujar Sekjen PKS Anis Matta kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2011).
Wakil Ketua DPR ini sendiri menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemecatan Misbakhun kepada Badan Kehormatan. Namun PKS tetap berharap agar Misbakhun mengundurkan diri sebelum paripurna mengetok palu pemecatannya dari Senayan.
"Kalau mengundurkan diri kan lebih mudah," terangnya.
Kasus Misbakhun sendiri dinilai bermuatan politis oleh PKS. Sikap Misbakhun yang tetap mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) didukung sepenuhnya oleh partai.
"Kalau nanti putusan PK justru memutus sebaliknya, hak-haknya harus dipulihkan. BK kan tidak menangani perkara hukumnya," terang Anis.
Sebelumnya Wakil Ketua BK memastikan empat politisi Senayan akan dipecat dari DPR. Pemecatan ketiganya tinggal menunggu rapat paripurna mendatang.
"Ada empat orang (yang dipecat) yaitu Dudhie Makmun Murod, Izzul Islam, Asyad Syam dan Misbakhun. Tapi Dudi mengundurkan diri. BK masih akan melihat lagi," kata Wakil Ketua BK Nudirman Munir di DPR hari ini.
"Mereka serius sekali menata partai. Sepertinya Golkar serius sekali untuk mengusulkan Ical di pemilu 2014," ujar Sekjen PKS, Anis Matta.
Hal ini disampaikan Anis menanggapi mundurnya Sekjen Golkar Idrus Marham dari DPR. Hal ini disampaikan Anis kepada detikcom, Kamis (9/6/2011).
Namun menurut Anis di PKS aturannya berbeda. Sekjen PKS tidak diharuskan berada di luar DPR. Meskipun PKS juga tengah menata partai ini sungguh-sungguh.
"Kalau di PKS itu Sekjen tidak harus mundur dari DPR. Kalau menteri harus mundur," terang Anis.
Sekjen Golkar Idrus Marham mundur dari DPR. Ical merestui mundurnya Idrus untuk membangun kekuatan Golkar di daerah-daerah menuju kemenangan Golkar di pemilu 2014.
JAMBI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Provinsi Jambi sudah menyelesaikan verifikasi. Sehingga, DPW PKS Provinsi Jambi bakal mendaftar ke Badan Kesatuan, Kebangsaan, dan Politik (Kesbangpol) dalam waktu dekat.
“Semua DPD sudah menyelesaikan verifikasi dan dinyatakan lolos. Hampir semua DPD sudah menyerahkan berkas ke kita, tinggal beberapa DPD yang sedang akan mengantar berkasnya ke kami. Tidak lama lagi seluruh berkasnya sudah kami terima sehingga kami beberapa hari mendatang kami akan mendaftar ke Kesbangpol,” kata Supriyanto, Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi.
Menurut anggota DPRD Provinsi Jambi ini, PKS siap untuk ikut bertarung di Pemilu 2014. Pihaknya saat ini telah menyiapkan struktur partai hingga tingkat kelurahan dan desa. “Bahkan, kami juga telah menyiapkan pengurus untuk tingkat RT. Kita berharap di Pemilu 2014 akan mendapatkan hasil yang lebih baik,” ujarnya.
Untuk diketahui, PKS memiliki pengurus di seluruh kabupaten/kota dan kecamatan di Provinsi Jambi. PKS menempatkan para kadernya di DPRD kabupaten/kota dan
Provinsi Jambi. Tercatat sebanyak 26 kader yang menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Bahkan, PKS juga berhasil menempatkan kadernya menjadi wakil walikota Sungaipenuh. Sejumlah pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung PKS juga berhasil memenangkan pemilihan. (usm)
